Farmer jailed in Hong Kong for burning flag

A man has been jailed in Hong Kong for burning the national flag, in the first sentence of its kind.

S Korea suspends savings banks citing weak finances

South Korea has suspended seven local savings banks citing the weak state of their finances.

Japan urges mass evacuation ahead of Typhoon Roke

More than a million people in central and western Japan have been urged to leave their homes as a powerful typhoon approaches.

Burma begins swap scheme for cars over 40 years old

Owners of some of Burma's most antiquated cars have been queuing in Rangoon to exchange their old vehicles for permits to import newer models.

Polio strain spreads to China from Pakistan

Polio has spread to China for the first time since 1999 after being imported from Pakistan, the World Health Organization (WHO) has confirmed.

Showing posts with label tolak. Show all posts
Showing posts with label tolak. Show all posts

Wednesday, February 20, 2013

Ahmadinejad tegaskan Iran tolak tekanan Barat

AppId is over the quota
AppId is over the quota
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (ANTARA)

Kalian tidak bisa mengacungkan senjata sambil mengancam rakyat Iran agar mereka mau bernegosiasi."
Dubai (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan Teheran tidak akan bernegosiasi mengenai persoalan program nuklir jika  ditekan negara-negara Barat.

Di sisi lain, Ahmadinejad akan bersedia duduk satu meja perundingan dengan musuh-musuhnya jika negara-negara tersebut berhenti "mengacungkan senjata."

Dalam pidato perayaan 34 tahun revolusi Islam Iran, Ahmadinejad menggunakan kata-kata yang lebih bernada damai dibanding Wali Fakih atau pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khomeini, yang pada 7 Februari lalu menolak desakan Amerika Serikat agar kedua negara bernegosiasi langsung.

Dalam penolakannya, Khomeini mengatakan bahwa "perundingan" dan "tekanan" adalah dua hal yang tidak bisa disatukan.

Ahmadinejad sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dilakukannya negosiasi terkait program nuklir. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Khomeini.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mencurigai Iran sedang mengembangkan persenjataan atom dan menggunakan program energi nuklir sipil untuk menyamarkannya. Tehran menolak dengan tegas tuduhan tersebut.

"Kalian tidak bisa mengacungkan senjata sambil mengancam rakyat Iran agar mereka mau bernegosiasi," kata Ahmadinejad di depan ratusan ribu orang yang berkumpul alun-alun Azadi (yang bermakna kebebasan) dan dikutip Reuters.

"Perundingan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memaksakan pendapat seseorang, jika kalian berhenti mengacungkan senjata pada rakyat Iran, saya sendiri yang akan datang untuk bernegosiasi," kata dia.

Tehran ssedang mencari cara untuk melepaskan dri dari berbagai sanksi yang telah memukul ekspor minyak mentah sekaligus menurunkan nilai mata uang rial sampai setengah dari tahun lalu. Hal itu memicu inflasi yang tinggi dan mmengurangi daya beli masyarakat biasa di negara tersebut.

"Saat ini, para musuh kita sedang berusaha sekuat tenaga untuk menekan bangsa Iran untuk mengehentikan kemajuan yang telah dicapainya, namun mereka tidak akan berhasil," kata dia.

(G005)



News; Finance; Insurance; Health; Cancer



News; Finance; Insurance; Health; Cancer; Car Insurance; Health Insurance

Tuesday, February 19, 2013

Swiss tolak buka kembali kasus korupsi Presiden Pakistan

AppId is over the quota
AppId is over the quota
Presiden Republik Islam Pakistan Asif Ali Zardari (ANTARA)

Ini adalah masalah penting dan mereka mengonfirmasikan bahwa presiden memiliki hak kekebalan hukum
Islamabad (ANTARA News) - Swiss menolak membuka kembali kasus korupsi Presiden Pakistan Asif Ali Zardari karena ia memperoleh kekebalan hukum sebagai kepala negara, demikian menurut Kementerian Hukum Pakistan, Minggu.

Pakistan mengirim surat kepada pihak berwenang Swiss pada Oktober soal tuduhan korupsi jutaan dolar AS oleh Zardari yang dilakukan pada tahun 1990-an, atas desakan Mahkamah Agung.

Zardari dan almarhum istrinya, mantan perdana menteri Benazir Bhutto, dituduh menggunakan bank-bank Swiss untuk mencuci uang 12 juta dolar AS yang diperoleh dari penyuapan.

Yasmin Abbasey, pejabat penting di kementerian hukum mengemukakan kepada AFP bahwa Swiss mengatakan mereka tidak akan membuka kembali kasus yang dibekukan ketika Zardari menjadi kepala negara pada 2008.

"Mereka menanggapi surat itu dan mengatakan Zardari memiliki hak kekebalan hukum," katanya.

Mahkamah Agung Pakistan menghabiskan waktu tiga tahun menuntut pemerintah, yang dipimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP) Zardari untuk meminta Swiss membuka kembali kasus itu sebelum mereka akhirnya mengalah.

Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani melepaskan jabatannya akibat masalah itu, ketika Mahkamah Agung menghukum Gilani karena menolak melaksanakan perintah untuk menulis surat kepada Swiss.

(H-RN)



News; Finance; Insurance; Health; Cancer



News; Finance; Insurance; Health; Cancer; Car Insurance; Health Insurance